Pemerintah Taiwan secara resmi mengambil langkah tegas dengan memblokir aplikasi media sosial asal China, Xiaohongshu, selama satu tahun. Keputusan ini muncul setelah platform yang populer di kalangan anak muda ini gagal bekerja sama dengan otoritas terkait kekhawatiran masalah penipuan yang merajalela. Langkah ini menandai peningkatan ketegangan dalam ranah digital antara Taiwan dan China, serta sejalan dengan kekhawatiran global mengenai keamanan aplikasi-aplikasi asal Negeri Tirai Bambu.
Xiaohongshu, yang juga dikenal sebagai RedNote, telah menjadi fenomena di Taiwan. Aplikasi ini mirip Instagram dan berhasil menggaet 3 juta pengguna di negara demokrasi berpenduduk 23 juta jiwa ini. Namun, di balik popularitasnya, aplikasi ini memicu kekhawatiran serius. Pemerintah Taiwan mencurigai Xiaohongshu dapat menjadi sarana propaganda pro-Beijing atau kampanye disinformasi. Ancaman ini merupakan sesuatu yang telah diperangi Taiwan selama bertahun-tahun.
Alasan Di Balik Pemblokiran Xiaohongshu
Kementerian Dalam Negeri Taiwan secara terbuka menyatakan alasan utama di balik larangan tersebut. Mereka menuding Xiaohongshu menolak untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Penolakan ini sangat menghambat proses investigasi. Akibatnya, pemerintah kesulitan untuk mengatasi masalah yang lebih besar.
Platform ini terkait dengan lebih dari 1.700 kasus penipuan. Para korban mengalami kerugian finansial total yang mencapai 247,7 juta dolar Taiwan (sekitar 7,9 juta dollar AS). Kementerian dalam pernyataannya menyebutkan bahwa ketidakmampuan untuk memperoleh data yang diperlukan telah menciptakan “kekosongan hukum de facto”. Situasi ini memberikan kendali penuh pada platform tanpa pengawasan yang memadai.
Sampai saat ini, Xiaohongshu belum memberikan komentar resmi terkait larangan ini. Meskipun begitu, pengguna di Taiwan dilaporkan masih dapat mengakses aplikasi tersebut pada Jumat sore. Belum ada kepastian kapan pemblokiran penuh akan mulai berlaku.
Lebih dari Sekadar Penipuan: Kekhawatiran Keamanan dan Propaganda
Isu penipuan hanyalah puncak gunung es. Kekhawatiran yang lebih dalam berakar pada isu keamanan nasional dan potensi campur tangan asing. Partai Komunis China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Klaim ini bertahan meskipun Beijing tidak pernah menguasai Taiwan secara langsung.
Ancaman untuk menganeksasi Taiwan dengan paksa selalu ada. Dalam konteks ini, aplikasi media sosial asal China seperti Xiaohongshu dan TikTok dipandang sebagai ancaman potensial. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan menyebarkan narasi yang menguntungkan Beijing.
Regulasi di China mewajibkan perusahaan untuk menyimpan data secara domestik. Pemerintah China juga memiliki akses ke data tersebut. Selain itu, Beijing secara aktif melakukan sensor terhadap konten yang dianggap tidak menguntungkan. Praktik ini, menurut para ahli, dapat secara signifikan memengaruhi persepsi publik.
Tren Global: Larangan Aplikasi China Meningkat
Tindakan Taiwan bukanlah insiden yang terjadi secara terisolasi. Pemerintah di seluruh dunia semewas waspada terhadap kerentanan keamanan siber dan kampanye disinformasi yang terkait dengan aplikasi China. Berbagai negara telah mengambil langkah serupa.
Kongres AS bahkan telah meloloskan undang-undang yang mewajibkan induk perusahaan TikTok, ByteDance, untuk menjual platformnya. Jika tidak, TikTok akan menghadapi larangan total di AS. Langkah ini menunjukkan seberapa serius kekhawatiran global mengenai Chinese social media app security.
Pro dan Kontra: Reaksi Masyarakat dan Politik
Larangan ini tentu saja memicu reaksi beragam dari berbagai pihak. Beberapa pengguna dan partai oposisi menilai kebijakan ini sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berbicara. Mereka khawatir langkah ini akan membatasi akses informasi bagi warga Taiwan.
Lai Shyh-bao, seorang legislator dari partai oposisi Kuomintang yang mendukung hubungan lebih dekat dengan China, menyuarakan kritiknya. Ia mengatakan di Facebook, “Dulu kita menertawakan orang di China yang butuh VPN untuk mengakses informasi. Kebebasan internet di Taiwan bergerak ke arah hari di mana orang akan membutuhkan VPN.”
Di sisi lain, pemerintah Taiwan menegaskan bahwa mereka hanya menegakkan hukum. Kementerian Dalam Negeri menunjuk bahwa platform internasional besar seperti Facebook, Google, dan LINE telah menunjuk perwakilan hukum di Taiwan. Mereka juga mematuhi regulasi lokal dan memenuhi kewajiban hukum mereka.
Ma Shih-yuan, Wakil Menteri Dalam Negeri, menegaskan posisi pemerintah. Ia menyebut Xiaohongshu sebagai “platform berbahaya”. Menurutnya, platform ini beroperasi di luar pengawasan hukum dengan niat yang tidak jelas. Pemerintah telah meminta Xiaohongshu untuk mengajukan rencana perbaikan yang konkret, namun hingga kini belum ada tanggapan.